BERKOMITMEN PERBAIKI PELAYANAN PUBLIK

Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa meninjau pelayanan publik di Provinsi NTT (Kota Kupang), Selasa (30/8). (Foto : byu)

KUPANG - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa meminta perlunya komitmen serta penerapan teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Menurutnya jika ada komitmen dari para aparatur sipil negara serta kepala daerah, dapat meeujudkan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat. "Implementasi teknologi dan komitmen dari Walikota sangat diperlukan, kemudian diimbangi dengan kualifikasi kompetensi SDM yang ada, kalau semua berjalan dengan baik maka pada akhirnya masyarakat yang menilai," ujarnya saat meninjau pelayanan publik yang ada di Kota Kupang, Selasa (30/8).

Ia menuturkan bahwa saat pelayanan publik menjadi makin baik, maka hal demikian sejalan dengan program nawacita yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu diharapkan komitmen kepala daerah dengan ASN dapat membantu proses percepatan perbaikan inovasi pelayanan publik khususnya di wilayah Kota Kupang.

Diah pun menilai inovasi pelayanan publik yang dijalankan pemerintah Kota Kupang sudah cukup baik, seperti Brigade Kupang Sehat (BKS) milik Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kupang. Dimana inovasi ini memberikan pelayanan kesehatan dengan cara jemput bola. "Tentu kalau inovasi seperti itu (BKS) bisa dilaksanakan dengan baik sangat luar biasa ya, ada yang tidak tau harus berobat kemana, atau gak punya uang, inovasi jemput bol semacam ini sangat membantu. Hal serupa juga dilakukan di Jawa Timur," katanya.

Selanjutnya ia mengarapkan teknologi semacam Lapor dapat direplikasi oleh pemerintah Kota Kupang. Dengan begitu segala keluhan yang terjadi di sekitar masyarakatpun dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Karena memang pelayanan yang baik merupakan hak setiap warga negara. Lebih lanjut ia menambahkan jika semua pelayanan publik berjalan dengan baik, maka pimpinan daerah itu sendiri yang akan mendapat apresiasi dari masyarakat. (byu/HUMAS MENPANRB)